Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Wiranto mengimbau kepada semua pihak agar tidak memanfaatkan politik identitas
dalam rangka pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden dan pemilihan umum.
Hal tersebut disampaikan Wiranto dalam rapat koordinasi
nasional tim terpadu penanganan konflik sosial dalam persiapan pilkada maupun
pemilu di 2019.
"Siapapun yang masuk dalam konteks pemilukada itu
putra Indonesia, jangan sampai ini (disebut) keturunan itu, dan lain-lain,
politik identitas jangan sampai berkembang ," kata Wiranto di Hotel Bidakara,
Jakarta Selatan, Rabu (7/3).
Menurut Wiranto penggunaan politik identitas sangat
berpotensi merambah ke isu SARA. Apabila terjadi, kata Wiranto, akan sulit
untuk ditangani.
Karenanya ia mengimbau kepada partai politik agar tidak
menggunakan politik identitas.
Tak hanya partai politik, Wiranto pun juga mengimbau
kepada masyarakat agar tidak menerapkan politik identitas dalam memilih
pemimpinnya.
"Jangan membeda-bedakan bahwa calon bupati ini bukan
putra daerah, ada keturunan suku ini, enggak apa-apa kita jadikan bupati, wali
kota, gubernur, bukan dari mana asalnya tapi bagaimana kemampuannya,"
tuturnya.
"Harusnya itu hilang karena pemilu kan kontes
kompetensi," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wiranto juga menyampaikan hal lain yang
berpotensi akan menganggu pelaksanaan pilkada dan pemilu, yakni kampanye hitam
dan politik uang.
Namun, Wiranto menyampaikan potensi gangguan tersebut tak
bisa sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pun telah
memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk ikut mencegah
dan menangani potensi tersebut.
Tak hanya pemerintah, lanjut Wiranto, Panglima TNI pun
telah memberikan tanggung jawab kepada para Pangdam di daerah, termasuk Kapolri
yang juga memberikan tanggung jawab kepada para Kapolda.
"Kalau pimpinan daerah bersatu padu maka kumpulan
daerah aman membuat indonesia aman," kata Wiranto.
Sumber : cnnindonesia.com
Sumber : cnnindonesia.com
